Kabarinnews.com,KETAPANG,KALBAR βPengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi, menyoroti penyidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Menurutnya, penggunaan dana CSR tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penentuan unsur pidana harus didasarkan pada sumber dana, mekanisme pengelolaan, serta fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Herman Hofi menjelaskan, secara prinsip dana CSR merupakan dana yang bersumber dari kekayaan perusahaan. Meskipun kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan dana CSR sebagai bagian dari keuangan negara.
βHarus dibedakan terlebih dahulu antara dana perusahaan dan keuangan negara. Dana CSR yang bersumber dari perusahaan swasta pada prinsipnya merupakan bagian dari kekayaan perusahaan, sehingga tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara,β jelasnya.
Ia menambahkan, dalam perspektif hukum keuangan negara, cakupan keuangan negara meliputi APBN, APBD, serta kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.
Karena itu, menurut Herman, apabila dana yang digunakan dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang benar-benar berasal dari CSR perusahaan swasta dan tidak memiliki keterkaitan dengan keuangan negara maupun keuangan daerah, aspek tersebut harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan konstruksi hukum perkara.
βPenerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan adanya penyimpangan penggunaan dana. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi, termasuk unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara untuk pasal-pasal yang mensyaratkannya,β tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menilai aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi secara menyeluruh sumber dana, mekanisme penyaluran, bentuk penggunaan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana CSR tersebut.
Menurutnya, apabila ditemukan dugaan penyimpangan, bukan berarti seluruh persoalan tersebut secara otomatis harus dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan yang terjadi juga perlu dikaji melalui perspektif hukum lainnya, termasuk hukum perdata maupun ketentuan pidana umum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan Napak Tilas tidak serta-merta mengubah status dana CSR menjadi keuangan negara.
βKeberadaan pejabat daerah dalam kepanitiaan tidak otomatis menjadikan dana CSR sebagai uang negara. Yang harus dilihat adalah asal-usul dana, bagaimana mekanisme pengelolaannya, apakah terdapat aliran dana yang berkaitan dengan keuangan negara atau daerah, serta bagaimana dana tersebut digunakan,β ujarnya.
Herman berharap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut tetap mengedepankan asas legalitas, kepastian hukum, objektivitas, dan proporsionalitas.
Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara profesional dengan berlandaskan alat bukti yang sah dan pemenuhan unsur-unsur hukum yang berlaku. Jangan sampai konstruksi hukum dibangun hanya berdasarkan asumsi atau persepsi bahwa setiap penyimpangan pengelolaan dana pasti merupakan tindak pidana korupsi.
βPublik perlu memahami bahwa tidak setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana, khususnya dana yang bersumber dari pihak swasta, secara otomatis dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Semuanya harus diuji berdasarkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan,β tambahnya.
Dengan demikian, Herman menekankan pentingnya kehati-hatian Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam mengusut dugaan penyalahgunaan dana CSR pada kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang.
Ia berharap proses penyidikan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional sehingga penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi benar-benar didasarkan pada fakta hukum dan pembuktian, bukan semata-mata pada dugaan penyimpangan penggunaan dana.
Editor : DM MPGI
