Jakarta β Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan pelaku usaha lokal. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BGN di Jakarta, Selasa (7/4), yang menitikberatkan pada penguatan ekosistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa rancangan peraturan tersebut dirancang untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sekaligus memperluas partisipasi pelaku usaha lokal.
βRegulasi ini kami dorong sebagai langkah konkret untuk memastikan Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi nasional melalui pelibatan aktif pelaku usaha dalam negeri,β ujar Hida di Jakarta, Selasa (7/4).
Melalui kebijakan ini, pelaku usaha daerahβmulai dari UMKM, koperasi, hingga BUM Desaβakan mendapatkan peluang lebih luas untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat desa dan daerah.
βKami menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar regulasi yang disusun tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga efektif dan implementatif dalam mendukung keberhasilan Program MBG di lapangan,β tambah Hida.
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Gizi Nasional ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan keselarasan kebijakan serta kesiapan implementasi di lapangan.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
(Red)









